LAMPUNG_INFO — Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung resmi memasuki hari keempat yang merupakan hari terakhir. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan penutup ini difokuskan pada pengenalan tugas dan fungsi (tusi) dari berbagai divisi dan bagian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung. Kamis, (05/06/2025).
Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dan dihadiri secara langsung oleh Kadiv P3H, Laila Yunara, beserta jajarannya. Di hadapan CPNS, Laila menjelaskan peran krusial Divisi P3H sebagai garda terdepan Kemenkum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait aspek peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. "Divisi P3H adalah garda terdepan Kemenkum dalam melayani masyarakat terkait aspek peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum," terang Laila.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati, turut memaparkan tusi bagian yang dipimpinnya. Ia menjelaskan secara rinci fungsi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, penataan organisasi, hingga dukungan administrasi untuk seluruh unit kerja. “Bagian Tata Usaha adalah tulang punggung operasional. Di balik setiap kegiatan birokrasi yang berjalan lancar, ada sistem administrasi yang tertata baik,” tutur Sari.
Selanjutnya, giliran Divisi Pelayanan Hukum yang memberikan pengenalan tusi. Kepala Divisi Benny Daryono dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Arlisa Noviriantono, serta Analis Kekayaan Intelektual, Cucuk Wasi Satuhu memperkenalkan peran pelayanan administratif hukum seperti legalisasi, kewarganegaraan, fidusia, hingga kekayaan intelektual. "Divisi Pelayanan Hukum ini adalah garda terdepan dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses mudah dan cepat terhadap berbagai layanan administratif hukum, mulai dari legalisasi, kewarganegaraan, fidusia, hingga pendaftaran kekayaan intelektual," ungkap Arlisa.
Senada dengan itu, Cucuk Wasi Satuhu menambahkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual perlu terus ditingkatkan. “Banyak karya dan inovasi anak bangsa yang belum didaftarkan, padahal perlindungan hukum sangat penting untuk mencegah klaim atau penyalahgunaan oleh pihak lain,” ujarnya.
Pemaparan dari masing-masing divisi dilakukan secara interaktif dengan memberikan ruang tanya jawab kepada peserta. CPNS diberi kesempatan untuk memahami alur kerja, mekanisme koordinasi, dan tantangan teknis dari setiap unit, sebagai bekal mereka dalam memasuki dunia kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, panitia menyelenggarakan sesi evaluasi dan refleksi. Dengan demikian, Orientasi CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung resmi berakhir. Diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pelayanan publik yang telah ditanamkan selama empat hari kegiatan. Para CPNS diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berintegritas dan profesional.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
